Waspada, Bambang Wijayanto: Demokrasi Bisa Dikorupsi Jelang Pemilu 2024

APAKABARBOGOR –Simposium Menghadapi Pemilu 2024 yang digelar Universitas Djuanda Bogor, Rabu 1 Februari 2023, mendadak ‘memanas’.

Meski acara sangat sederhana dan hanya diikuti beberapa civitas akademika Unida, namun pemaparan Bambang Widjojanto cukup membakar semangat peserta untuk berdiskusi dan terperangah dengan situasi dan kondisi politik menjelang Pemilu 2024.

Bambang Widjojanto sebagai narasumber simposium sukses ‘memprovokasi’ peserta diskusi dengan menyodorkan sejumlah data dugaan kecurangan yang dilakukan segelintir pihak jelang Pemilu 2024.

Dia mengungkapkan bahwa saat ini ada segelintir pihak yang sedang bekerja untuk mengorupsi demokrasi di Indonesia.

“Elections tanpa selections. Proses demokratisasi yang ada saat ini tanpa demokrasi, tapi telah didekonstruksi oleh kekuatan oligarki,” ujarnya.

Aktivis antikorupsi, pendiri Kontras, sekaligus mantan Wakil Ketua KPK ini mencontohkan, saat ini ada sebanyak 272 penjabat sebagai pengganti kepala daerah yang telah habis masa jabatannya.

“Mereka menjadi penjabat di mana ada 60 persen penduduk di situ. Ini namanya ada pembajakan. Mereka duduk dua tahun tanpa dipilih oleh rakyat. Ga bener itu. Mengerikan. Mengapa?”

“Ada berapa banyak perizinan investasi yang dikeluarkan oleh mereka selama dua tahun. Sedangkan hasilnya? Just capital flight, sama saja dengan menjual negara,” ujarnya.

Ia melanjutkan, proses kecurangan Pemilu saat ini sudah terjadi bahkan dilakukan oleh Ketua KPU Pusat dan sebagian oleh titipan istana.

“Saya punya bukti percakapan yang di-screen shoot dan berita acara serta perintah dalam bentuk rekaman audio.”

“Ada perintah untuk menggugurkan parpol oposisi yang kontra pemerintah. Sebaliknya parpol yang pro pemerintah semua diloloskan,” sebutnya.

Gejala-gejala kecurangan menjelang Pemilu, sambung dia, juga bisa dilihat dari kompleksitas unik pemekaran wilayah di berbagai daerah seperti di Papua di mana ada pemekaran 6 daerah yang sarat akan kepentingan politik.

“Ini ada kekuatan sedang bekerja. Mereka yang menjabat merupakan representasi politik karena bisa dilihat dari siapa yang menjabat,” tukasnya.

Sumber Korupsi

Masih dalam kaitan politik dan korupsi, BW menjelaskan, berdasarkan data BPS indeks prestasi antikorupsi di negara Indonesia turun dari 2010.

“Sekarang lebih jelek. Tak ada prestasi sejak 2015. Negara kita risiko tinggi korupsi sedangkan tingkat kompetisi rendah. Hal ini juga dicerminkan dengan terjadinya kasus Sambo,” tukasnya.

BW pun menyebut bahwa tren perilaku korupsi yang erat dengan politik setidaknya diawali oleh empat sumber. Pertama diawali di partai politik.

“Sebanyak 35 persen korupsi dilakukan oleh anggota partai politik. Direformasi? No! Seperti kerajaan financial system di partai?”

“Tak pernah ada laporan keuangan. Kalah dengan pengurus masjid. Setiap Minggu dilaporkan,” tegasnya.

Kedua, lanjut dia, perilaku korupsi marak terjadi di desa.

“Sumber korupsi juga ada di desa, bahkan sulit dikontrol. Sekarang minta 9 tahun lagi” katanya.

Ketiga, perilaku korupsi erat terjadi di sektor pertanahan.

“Saat ini agunan masa depan Indonesia sudah mulai hilang. Banyak yang dijual. Tiap tahun luas hutan berkurang satu persen, hampir 4-5 kali luas DKI.”

“Kalau dikonversi ke hutang jadi tiga triliun per tahun. Padahal ini bukan sekadar soal kayu tapi kerusakan ekosistem dan climate change,” papar dia.

Keempat, political grand corruption terjadi saat dikeluarkannya berbagai peraturan dan kebijakan oleh pejabat yang secara tidak langsung mendukung suburnya korupsi.(cep/ash)