LINTASBOGOR.COM – Kampung Cijantur, yang terletak di Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, memiliki kondisi geografis yang khas sebagai daerah berbukit dengan sebagian wilayah masih berupa hutan.
Keterpencilan daerah ini membuat akses terhadap infrastruktur modern, seperti listrik dan air bersih, masih terbatas. Jarak yang jauh ke pusat Kecamatan Rumpin juga memengaruhi pelayanan publik, termasuk dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
Akses Jalan Rusak, Pendidikan Tertahan
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Menjelang Akhir Tahun, Baznas Kabupaten Bogor Realisasikan Bantuan Operasional 60 Panti Yatim
SMAN 2 Cibinong Gelar Pensi untuk Menginspirasi dan Mengasah Bakat Generasi Muda
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi jalan berbatu yang menghubungkan permukiman dengan sekolah di Kampung Cijantur, Kecamatan Rumpin, menjadi penghalang utama bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar, Kerusakan infrastruktur ini mencapai 83% dan hal itu sangat berdampak signifikan pada aktivitas tenaga pendidik dan siswa.
Guru yang harus menempuh perjalanan jauh sering menghadapi kesulitan saat musim hujan, di mana jalanan berlumpur dan licin mengancam keselamatan mereka.
Sementara itu, para siswa, terutama yang masih kecil, terpaksa berjuang melawan kondisi jalan untuk bisa sampai ke sekolah tepat waktu.
Menurut Ade Yute Prasetyo dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Dampak Kerusakan Jalan Terhadap Pengguna Jalan dan Lingkungan, Tahun 2017, menyebutkan masalah ini tidak hanya memengaruhi kehadiran fisik mereka di sekolah, tetapi juga berdampak pada semangat belajar.
Ketidakhadiran guru akibat sulitnya akses membuat proses pembelajaran menjadi terhambat, sehingga kualitas pendidikan di wilayah ini tidak optimal.
Untuk mengatasi kendala ini, perbaikan jalan menjadi solusi mendesak. Dengan akses yang lebih baik, transportasi akan menjadi lebih mudah, memastikan keberlanjutan proses pengajaran dan pembelajaran.
Perbaikan infrastruktur seperti ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Baca Juga:
Tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, jalan yang memadai juga akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Pendidikan yang berkualitas dimulai dari akses yang layak bagi semua.
Bangunan Sekolah Kurang Layak
Beberapa bagian bangunan sekolah di Kampung Cijantur, Kecamatan Rumpin, dinilai tidak layak untuk digunakan oleh siswa maupun tenaga pendidik. Dinding berlubang, atap bocor, dan fasilitas yang usang menjadi pemandangan sehari-hari di lingkungan sekolah.
Kondisi ini jelas menghambat kenyamanan belajar, baik bagi guru yang mengajar maupun siswa yang belajar. Bahkan, di musim hujan, kebocoran pada atap sering mengganggu proses pembelajaran, menurunkan fokus dan semangat para peserta didik.
Dalam jurnal Icha Meidiyanti, dkk, yang berjudul Parameter Standar Pendidikan Nasional, Tahun 2024, menyebutkan permasalahan ini harus segera diatasi melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
Baca Juga:
Permohonan Maaf & Janji 10 Hari Buktikan Hak Penggunaan Gedung Graha Wartawan
PDAM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR Mengucapkan Selamat Hari KORPRI ke-53
Konservasi Gajah di Aceh, Presiden Prabowo Subianto Sumbang Lahan Pribadi Seluas 20 Ribu Hektar
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan Nasional menegaskan bahwa sekolah harus memiliki fasilitas yang memenuhi standar kelayakan demi menunjang proses belajar yang optimal.
Sarana pendidikan yang memadai tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
Dimas, seorang siswa kelas 3 SD, dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa meskipun pernah belajar di gedung yang lama, ia merasa lebih nyaman belajar di gedung yang baru yang lebih aman dan layak digunakan.
“Pernah belajar di gedung yang lama, tapi juga pernah belajar di gedung yang baru. Namun, tetap lebih nyaman belajar di gedung yang baru,” ujar Dimas kepada tim pengembangan pada (29/09).
Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi ini, misalnya melalui program renovasi sekolah atau alokasi dana khusus untuk infrastruktur pendidikan.
Dengan perbaikan bangunan yang lebih layak, suasana belajar yang nyaman akan terwujud, mendukung cita-cita meningkatkan kualitas pendidikan nasional, terutama di daerah pelosok.
Gedung Baru, Semangat Baru
SD Kadusewu menghadapi kebutuhan mendesak akan penambahan gedung baru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Saat ini, ruang yang tersedia belum mencukupi, terutama untuk fungsi penting seperti ruang guru dan gudang penyimpanan.
Ketiadaan ruang tersebut berdampak pada efektivitas pengelolaan sekolah, termasuk administrasi dan penyimpanan peralatan pendukung pembelajaran.
Ruang guru misalnya, yang sangat penting sebagai tempat persiapan materi ajar, diskusi antarpendidik, dan pengelolaan administrasi sekolah.
Sementara itu, gudang diperlukan untuk menyimpan buku, alat peraga, dan perlengkapan sekolah lainnya agar tetap tertata dan terjaga.
Ketiadaan fasilitas ini tidak hanya menyulitkan tenaga pendidik, tetapi juga memengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima siswa.
Akses Jalan Rusak, Kesehatan Masyarakat Terancam
Kondisi jalan menuju puskesmas di daerah terpencil masih menjadi kendala besar bagi masyarakat. Jalan yang penuh dengan lubang tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak serius pada pelayanan kesehatan.
Pasien yang membutuhkan penanganan cepat, seperti ibu hamil atau penderita penyakit darurat, berisiko mengalami kondisi yang semakin memburuk akibat perjalanan yang sulit.
Revitalisasi jalan umum menjadi solusi mendesak untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan memperbaiki akses jalan, masyarakat dapat lebih mudah menjangkau fasilitas kesehatan tanpa terganggu oleh kondisi infrastruktur yang buruk.
Selain itu, tenaga medis juga dapat memberikan layanan dengan lebih maksimal, karena tidak lagi terkendala oleh akses yang sulit.
Menurut Agusniar & Eka Nada dalam jurnal Penulisan Fiksi Sebagai Wahana Artikulasi Gagasan Generasi Muda, Tahun 2019, menyebutkan perbaikan jalan tidak hanya menguntungkan pasien, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Infrastruktur yang memadai adalah hak dasar, dan pemerintah diharapkan dapat segera mewujudkan revitalisasi ini demi kesehatan dan kesejahteraan warga
Perbaikan Fasilitas Puskesmas untuk Pelayanan yang Lebih Baik
Kualitas sarana dan prasarana di Puskesmas setempat masih tergolong kurang memadai, dengan banyak fasilitas yang sudah berkarat dan tidak lagi berfungsi dengan baik. Kondisi ini tentunya mempengaruhi kenyamanan pasien dan efektivitas layanan kesehatan.
Peralatan yang rusak atau tidak terawat dengan baik dapat mengurangi kualitas pelayanan medis yang diberikan, serta berpotensi meningkatkan risiko infeksi atau kesalahan dalam penanganan pasien.
Untuk itu, pembaharuan sarana dan prasarana di Puskesmas sangat dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
Pemerintah harus segera memperbaiki fasilitas yang rusak, seperti mengganti peralatan medis yang sudah usang dan memperbarui fasilitas kesehatan lainnya agar sesuai dengan standar.
Pembaharuan ini tidak hanya untuk memastikan pelayanan yang lebih baik, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan publik.
Tantangan Penanganan Sampah Infeksius di Puskesmas: Perlunya Sosialisasi dan Pelatihan
Penanganan sampah infeksius di Puskesmas masih menghadapi masalah serius. Banyak tempat sampah yang ditemukan berisi limbah infeksius, namun tidak ditangani dengan baik.
Limbah medis yang terkontaminasi, seperti jarum suntik, pembalut medis, atau peralatan yang terkontaminasi darah, dapat menimbulkan risiko kesehatan tinggi, baik bagi tenaga medis, pasien, maupun masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, penanganan yang tidak memadai dapat memperburuk masalah kesehatan dan meningkatkan potensi penyebaran penyakit.
Menurut Yuly Peristiowati, dalam jurnal Analysis of Preeclampsia in Pregnant Women Reviewing from Vascular Disorders due to Endothelial Dysfunction, Tahun 2020.
Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif mengenai penanganan sampah infeksius di tingkat Puskesmas.
Puskesmas harus diberdayakan dengan pengetahuan yang tepat mengenai jenis sampah yang harus diperlakukan dengan cara khusus, cara penyimpanan yang aman, dan proses pembuangan yang sesuai dengan peraturan.
Pelatihan ini penting tidak hanya bagi petugas medis, tetapi juga bagi seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan fasilitas kesehatan.
Higienitas Puskesmas yang Terabaikan, Diperlukan Sosialisasi dan Tindakan Nyata
Higienitas di Puskesmas setempat masih kurang optimal, yang terlihat jelas dari kondisi meja tempat penyimpanan alat-alat medis seperti gunting, jarum, dan perlengkapan lainnya yang dalam keadaan kotor.
Kondisi ini bisa berisiko menyebabkan infeksi silang, yang berbahaya baik bagi pasien maupun tenaga medis.
Keberadaan peralatan yang tidak higienis dapat memperburuk tingkat kesehatan masyarakat, terutama mengingat peran Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan utama bagi masyarakat.
Menurut Wulan Angraini, Peran Pemerintah Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan: Tahun 2022, menjelaskan untuk itu, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif terkait pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas di lingkungan Puskesmas.
Semua pihak yang terlibat, mulai dari tenaga medis hingga staf kebersihan, perlu diberikan pelatihan mengenai prosedur pembersihan yang benar, serta pentingnya menjaga peralatan medis tetap steril.
Selain itu, edukasi tentang bahaya kesehatan yang timbul akibat kelalaian dalam menjaga kebersihan juga sangat diperlukan.
Perlunya Puskesmas Tambahan di Dekat Kampung Cijantur
Jarak yang sangat jauh antara Puskesmas dan Desa Cijantur menjadi hambatan besar bagi masyarakat setempat dalam mengakses layanan kesehatan.
Warga yang tinggal di daerah terpencil seringkali kesulitan untuk mendapatkan pengobatan yang tepat waktu, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan medis segera.
Kondisi ini mengarah pada peningkatan risiko kesehatan bagi masyarakat, karena keterlambatan dalam mendapatkan perawatan dapat memperburuk kondisi pasien.
Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengadaan Puskesmas tambahan yang lebih dekat dengan Desa Cijantur.
Dengan adanya fasilitas kesehatan yang lebih dekat, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan medis tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Selain itu, pelayanan kesehatan berbasis desa juga akan meningkatkan tingkat kesadaran kesehatan masyarakat, memberikan edukasi tentang pencegahan penyakit, dan mempercepat respon terhadap masalah kesehatan.
Puskesmas tambahan yang berdekatan juga akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kesehatan lokal, memudahkan pemantauan kesehatan warga, dan mengurangi beban pada fasilitas kesehatan utama.
Ini akan memastikan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya yang berada di daerah-daerah terpencil.
Perlu Tanah Hibah dan Anggaran yang Memadai
Pengadaan Puskesmas baru di dekat Kampung Cijantur terkendala oleh masalah tanah. Untuk membangun fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan desa tersebut, pemerintah daerah harus menunggu tanah hibah dari masyarakat setempat.
Tanpa tanah yang memadai, proyek pembangunan Puskesmas tidak dapat dilaksanakan, meskipun kebutuhan akan fasilitas kesehatan di wilayah ini sangat mendesak.
Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mempercepat proses hibah tanah dari masyarakat atau mencari alternatif lokasi yang memungkinkan pembangunan Puskesmas tanpa menunggu proses yang terlalu lama.
Selain itu, penting untuk memastikan penganggaran dana yang cukup untuk mendukung pembangunan Puskesmas baru.
Dana tersebut harus mencakup biaya pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas medis, serta pengelolaan operasional Puskesmas setelah selesai dibangun.
Menurut Ibu Neneng, seorang kader Puskesmas yang diwawancarai oleh tim pengembangan pada (29/09), “Kendala nya buat puskesmas baru, nggak ada tanah hibah jadi pembangunannya ketunda mulu.” Kondisi ini membuat harapan masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih cepat semakin terhambat.
Dengan adanya Puskesmas di dekat Kampung Cijantur, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan, mengurangi perjalanan jauh yang selama ini menjadi kendala utama.
Pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mewujudkan fasilitas kesehatan yang memadai, demi kesejahteraan bersama.(Laporan: Muhammad Tunjung Syaeh)***