“Evaluasi terhadap kinerja pejabat itu wajib dilakukan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah harus dilaksanakan secara profesional sebagai upaya pembinaan dan harus berlaku adil tidak diskriminatif.”
“Serta yang tidak kalah penting adalah bukan dalam kerangka subyektifitas, apalagi kalau berbicara jabatan eselon II, perlu hati-hati. Jangan sampai diskresi bisa menjadi kesewenang-wenangan,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan segera memiliki PCR mobil yang bernama Mobile Lab Bio Safety Laboratorium (BSL) 2 ini merupakan bantuan hibah dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
“Kita baru saja mendapatkan bantuan hibah dari BPPT berupa Mobile Lab BSL 2. Saya sudah terima secara simbolis di Bandung, di kantor Gubernur.”
Baca Juga:
urus NIB`, `legalitas usaha`, `pendirian PT CV`, `notaris Rohmat Selamat S.H., MK.n.
PEKKA kabupaten Bogor Siap meningkatkan kapasitas Wujudkan Indonesia Emas 2045
“Tapi nanti barangnya baru tanggal 24 (Desember) akan diserahkan ke Kota Bogor,” ucap Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim
Ia menjelaskan, PCR mobile itu akan beroperasi di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor.
Diperkirakan, PCR mobile tersebut bisa memeriksa sekitar 90 sampel.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
