APAKABAR BOGOR – Pabrik tahu berfomalin di Kampung Waru Kaum, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor masih terlihat beroperasi, pada Sabtu,11 Juni 2022.
Dari pantuan video yang diterima awak media di lokasi pabrik, masih terlihat para pekerja masih melalukan produksi padahal sudah di beri police line atau garis polisi berwarna kuning.
Koordinator Kelompok Subtansi Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM ) Bandung, Alex Sander mengatakan, Senin akan ditindak langsung oleh PTSP Pemkab Bogor untuk proses tindakan selanjutnya selaku pemberi perizinan.
“Dan untuk tindakan Projustitia terhadap tindak pidana pelanggaran terhadap UU Pangan telah dalam proses oleh BBPOM di Bandung,” ujarnya, saat dikonfirmasi.
Baca Juga:
PWRI Bogor Raya Perkuat Advokasi Hukum, Asep Bunhori Resmi Nahkodai Bidang Hukum dan HAM
Statemen Ketua DPC PWRI Bogor Raya untuk Bidang Advokasi Hukum dan HAM
Terpisah, Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin saat dihubungi Hallo.id mengatakan akan mengecek ke lokasi.
“Kapolsek parung sedang cek ke lokasi,” ujar iman melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 11Juni2022
Seperti diberitakan sebelumnya, pabrik tahu berberfomalin tersebut sudah didatangi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Penny Kusumastuty Lukito.
Bahkan Penny menggelarf Pres Conference, Jumat, 11Juni 2022 dan didampingi Plt Deputi Penindakan BPOM, Kepala BPOM Bandung, Perwakilan Kejati Jawa Barat, Perwakilan Polda Jabar, dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Penny menjelaskan awal kronologis temuan tersebut berawal dari laporan masyarakat dan tindak lanjuti oleh BPOM.
BPOM menemukan sedikitnya 98 Kilogram (Kg) formalin dalam bentuk padat dan cair di dua pabrik yang terletak di Kecamatan Parung tersebut dan telah mengankan 2 orang terduga pelaku.
Terkait dengan sanksi Penny mengatakan, perusahaan yang diduga menggunakan formalin harus dihentikan kegiatan produksinya.
Sebagai upaya menghentikan peredaran dan terduga pelaku akan dijerat dengan Pasal 136 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara atau denda Rp10 miliar.*
Baca Juga:
Menteri PPPA Ajak Perempuan Berperan Aktif Lindungi Anak Dari Kekerasan
Statement Ketua PWRI Bogor Raya Terkait Pengangkatan Ketua Bidang OKK yang Baru
