APAKABAR BOGOR – Anggaran Dana desa (DD) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui APBN, pada penyaluran seharusnya diketahui oleh masyarakat, melalui mekanisme tertentu yang telah ditetapkan. Kendati besaran dana yang diterima setiap desa bervariasi, namun persentase secara umum sama saja.
Hal tersebut dikatakan oleh Aktivis Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor(AMPB) Koordiantor Wilayah Selatan, Iwan Meicin. Senin, 5 September 2022.
Dia memaparkan, sesuai ketentuan Dana Desa tersebut dibagi kepada beberapa pos anggaran, yakni untuk penanganan Covid 19, sebesar 8 persen, untuk Infrastruktur 38 persen, BLT Sebesar 40 persen dan ketahanan pangan sebanyak 20 persen.
“Masyarakat bisa bertanya langsung kepada pengguna anggaran, dan boleh juga bertanya tentang realisasi anggaran duit rakyat tersebut,”tegasnya.
Baca Juga:
Garda Prabowo Kota Bogor Adakan Rapat Konsolidasi Perkuat Struktur
Kab.Bogor Istimewa : Dengan Seni Religi Lawan Gempuran Digital dengan Mentori Gen Z
upacara peringatan hari jadi Bogor ke-544 tingkat kecamatan Cisarua tahun 2026.
Seperti program ketahanan pangan, sambungnya, warga bisa saja berpartisipasi agar apa yang menjadi tujuannya bisa berhasil.
“jumlah uang untuk program ketahanan pangan itu tidak sedikit, jika anggaran DD yang diterima desa sebesar 1 Milyar rupiah pertahun, maka 20 persenya adalah 200 juta,”beber dia.
Camat Megamendung , Acep Sadjidin mengungkapkan, untuk Dana Desa di wilayah kerjanya saat ini sudah diterima oleh masing-masing desa, dan ada beberapa yang sudah dialokasikan.
“Dana desa sudah cair, dan beberapa desa sudah mulai mengalokasikan sesuai kegiatannya,”jelas Acep. (ash)
