Ratusan Mahasiswa Cipayung Plus Geruduk Istana Bogor, Ini Tuntutannya

Jumat, 22 April 2022 - 14:43

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Inflasi yang timbul akibat kenaikan harga komoditas secara serentak menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan penurunan konsumsi.

“Turunnya daya beli masyarakat kemudian justru mengancam tingkat kepatuhan pajak dan penghindaran pajak yang
akan menurunkan penerimaan PPN,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ferdinandus mengungkapkan, dari pelaku usaha khususnya UMKM, kesulitan utama yang dihadapi yakni likuiditas dan ketidakpastian pasar ditengah proses stabilitas ekonomi.

Kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng ini menjadi salah-satu krusial sebagai penyebab polemik minyak goreng ini adalah adanya dugaan penguasaan sumber daya yang masih terkonsentrasi pada segelintir pemain besar.

Berdasarkan data Concentration Ratio (CR)
yang dihimpun komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 2019, sekitar 40 persen pangsa pasar minyak goreng dikuasai empat perusahaan besar yang menguasai usaha perkebunan, pengolahan CPO dan beberapa produk turunan salah-satunya minyak goreng.

Dalam hal ini ketidaktegasan pemerintah dalam tanggung jawab dalam mengantisipasi dan menjamin kesejahteraan masyarakat ditengah kondisi krisis ini menjadi menjadi salah-satu refleksi mendasar, sebenarnya berpihak pada siapakah kebijakan pemerintah?

Maka perlu kita sadari persoalan yang terjadi akhir-akhir ini dan meresahkan seluruh masyarakat seluruh indonesia yaitu persoalan mafia minyak goreng yang naik tinggi, serta naiknya harga BBM jenis Pertamax dan Dexlite karena sangat berimbas pada kelangkaan Pertalite dan Solar dan juga menolak kenaikan PPN menjadi sebesar 11 persen.

Follow WhatsApp Channel lintasbogor.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PWRI Bogor Raya Perkuat Advokasi Hukum, Asep Bunhori Resmi Nahkodai Bidang Hukum dan HAM
Statemen Ketua DPC PWRI Bogor Raya untuk Bidang Advokasi Hukum dan HAM
Statement Ketua PWRI Bogor Raya Terkait Pengangkatan Ketua Bidang OKK yang Baru
DPC PWRI Bogor Raya Serahkan SK Kabid OKK Baru ke Basirun
PERNYATAAN SIKAP GARDA PRABOWO KOTA BOGOR TERHADAP UJARAN YANG MERUSAK MARWAH KEPALA NEGARA*
Pernyataan Sikap POSBAKUM GARDA PRABOWO DKD JAWA BARAT.
Sekitar 10.000 Warga Meriahkan Jalan Sehat Hari Jadi Bogor ke-544
Garda Prabowo Kota Bogor Adakan Rapat Konsolidasi Perkuat Struktur
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 21 Juni 2026 - 21:29

PWRI Bogor Raya Perkuat Advokasi Hukum, Asep Bunhori Resmi Nahkodai Bidang Hukum dan HAM

Minggu, 21 Juni 2026 - 21:05

Statemen Ketua DPC PWRI Bogor Raya untuk Bidang Advokasi Hukum dan HAM

Minggu, 21 Juni 2026 - 19:53

DPC PWRI Bogor Raya Serahkan SK Kabid OKK Baru ke Basirun

Jumat, 19 Juni 2026 - 13:00

PERNYATAAN SIKAP GARDA PRABOWO KOTA BOGOR TERHADAP UJARAN YANG MERUSAK MARWAH KEPALA NEGARA*

Selasa, 16 Juni 2026 - 16:10

Pernyataan Sikap POSBAKUM GARDA PRABOWO DKD JAWA BARAT.

Berita Terbaru