IMW Menilai, Pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bogor Semrawut

Kamis, 9 Juni 2022 - 09:44

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

APAKABAR BOGOR – Indonesia Morality Watch (IMW) Bogor Raya menilai, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di Kabupaten Bogor masih perlu diperbaiki dari segala sisi. Baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dari sistem pengelolaan nya.

“Pengelolaan BUMDes disejumlah desa tidak memiliki kesiapan, terkesan sembraut, sehingga kerap muncul permasalahan.,” kata Rey Candra Ketua IMW. Selasa 7 Juni 2022.

Rey Candra menandaskan, dari 416 desa di Kabupaten Bogor diperkirakan hanya 10 persen yang bisa menyumbangkan penghasilan bagi desanya. Sedangkan sisanya bermasalah.

“Hasil investigasi, hanya 10 persen BumDes dari 416 desa di Kabupaten Bogor yang menyumbangkan pendapatan bagi desa, sisanya ini harus menjadi kajian agar kerugian negara tidak semakin membengkak,” tandasnya.

Ia menambahkan, dalam sistem
pengelolaannya, banyak yang amburadul. Hal itu bisa dibuktikan secara administrasi, karenanya perlu dievaluasi dan memonitoring.

“Contohnya, dibeberapa desa pengelolaan BUMDes tidak jelas sehingga menjadi sorotan,” tambahnya.

Menurutnya, ada salah satu desa di wilayah Kecamatan Cisarua, anggaran BUMDes digunakan untuk pembebasan lahan garapan dengan maksud dan tujuan akan mengelola usaha bidang pertanian.

“Akan tetapi, lahan itu saat ini dikuasai pihak lain (swasta,red), artinya dana penyertaan yang bersumber dari Dana Desa tidak efektif,” imbuhya.

Sementara itu, pendamping desa tingkat Kecamatan Cisarua Iman Sukarya mengakui adanya persoalan pengelolaan BUMDes, sehingga menimbulkan masalah.

“Tetapi ada juga beberapa desa lain yang berhasil menyumbangkan pendapatan bagi desanya,” ucapnya.

Memang ada salah satu desa yang pengelolaan BUMDes bermasalah, lanjut Dia, “tapi beberapa desa lainnya dianggap berhasil menyumbangkan pendapatan bagi desanya,” Imbuhnya.

Menurutnya, masalah itu sudah dibahas dalam forum rapat di desa.
“informasinya Ketua BUMDes sudah diberhentikan dan akan berusaha mengembalikan dana tersebut,” Pungkasnya. (Wan)

Follow WhatsApp Channel lintasbogor.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PERKUAT PENEGAKAN DAN PERKADA, SERTA PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM
BAZNAS kabupaten Bogor Salurkan Bantuan Paket Logistik dan Modal Usaha untuk Puluhan Mustahik
Dukung Transparansi Pengadaan, Aspirasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang Merasa Dirugikan Harus Didengar
RAPI Kota Bogor Bankom Kirab Merah Putih dari Bogor untuk Indonesia
Realisasikan Program “Bogor Peduli” BAZNAS Kabupaten Bogor  Salurkan Bantuan Kaki Palsu untuk Penyandang Disabilitas
RAPI KOTA BOGOR TURUNKAN PERSONEL OPERASI BERSIH SUNGAI CISADANE*
Tonggak Baru PWRI Kota Bogor, Peniel Zebua Resmi Pimpin DKD
Ahmad Rohani Dilantik Sebagai Ketua DKD (Dewan Koordinasi Daerah) PWRI Kabupaten Bogor. 
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 16:52

PERKUAT PENEGAKAN DAN PERKADA, SERTA PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM

Sabtu, 5 September 2026 - 13:41

BAZNAS kabupaten Bogor Salurkan Bantuan Paket Logistik dan Modal Usaha untuk Puluhan Mustahik

Jumat, 14 Agustus 2026 - 21:50

Dukung Transparansi Pengadaan, Aspirasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang Merasa Dirugikan Harus Didengar

Minggu, 9 Agustus 2026 - 17:45

RAPI Kota Bogor Bankom Kirab Merah Putih dari Bogor untuk Indonesia

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:09

Realisasikan Program “Bogor Peduli” BAZNAS Kabupaten Bogor  Salurkan Bantuan Kaki Palsu untuk Penyandang Disabilitas

Berita Terbaru