Setelah pernyataan presiden ini, banyak partai yang mendadak berbalik. Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP mendukung usulan presiden. Otomatis, mendukung PDIP. Total suara partai pendukung usulan presiden itu ada 327.
Sementara hanya PKS, Demokrat dan Nasdem yang tetap bertahan dengan usulan “normalisasi pilkada” 2022 dan 2023. Total suaranya hanya 248.
PKS, Nasdem dan Demokrat kalah suara. Maka, keputusannya sudah bisa dibaca: 2022 dan 2023 tidak ada pilkada. Diundur di 2024.
Para kepala daerah, gubernur, walikota dan bupati yang habis masa kerjanya tahun 2022 dan 2023 akan diganti oleh Plt. Jumlahnya ada 272 kepala daerah. Masing-masing Plt menjabat 1-2 tahun.
Dari mana Plt-Plt ini? Akankah semuanya diisi dari pejabat kemendagri? Ataukah ada yang dari Polri, mengingat Mendagri Tito Karnavian adalah mantan Kapolri?
Atau ada yang dari TNI, alasan untuk berbagi? Atau juga ada dari kader parpol yang ditunjuk oleh mendagri?
Memang, jika pemilu diselanggarakan serentak, maka akan lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Tapi sangat berisiko. Petugas akan kelelahan.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya
