Jakarta, lintasbogor.com//Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa industri plastik nasional, baik dari sektor hulu hingga hilir, harus mampu menjamin ketersediaan stok untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah tekanan rantai pasok global.
Pernyataan tersebut disampaikan Menperin usai pertemuan dengan para pelaku industri plastik di Jakarta, (16/4/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah memperoleh sinyal optimisme dari industri terkait kecukupan pasokan plastik nasional.
“Kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garisbawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap terus memantau perkembangan situasi global secara cermat,” ujar Agus.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dinamika geopolitik global, terutama ketegangan di kawasan Selat Hormuz yang berpotensi mengganggu distribusi bahan baku petrokimia. Kondisi ini dinilai dapat berdampak langsung terhadap produksi dan ketersediaan stok plastik dalam negeri.
Kementerian Perindustrian mencatat adanya distorsi harga produk plastik akibat lonjakan biaya logistik dan gangguan pengiriman bahan baku impor. Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata 15 hari kini meningkat signifikan hingga mencapai 50 hari.
Kenaikan tersebut dipicu oleh berbagai faktor, seperti peningkatan tarif freight pelabuhan, pengenaan surcharge premium, serta keterlambatan distribusi global.
“Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” ungkap Menperin.
Dalam forum tersebut, pelaku industri menyatakan komitmen untuk menjaga kesinambungan pasokan plastik, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), agar tetap mampu bersaing di pasar.
Sejumlah asosiasi dan perusahaan yang hadir antara lain INAPLAS, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, hingga kelompok industri daur ulang seperti ADUPI dan Indonesian Plastics Recyclers (IPR).
Kehadiran mereka mencerminkan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas industri plastik nasional di tengah tekanan global.
Menperin menilai kondisi geopolitik saat ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional.
Ketergantungan terhadap bahan baku impor dinilai perlu terus dikurangi.
“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong peningkatan daya tarik investasi di subsektor ini, termasuk melalui perlindungan pasar domestik dari produk impor yang berpotensi menekan industri dalam negeri.
Sebagai langkah strategis, pemerintah dan industri mulai menjajaki penggunaan bahan baku alternatif domestik, salah satunya crude palm oil (CPO).
Meski secara ekonomi masih menghadapi tantangan, opsi ini dinilai potensial untuk mengurangi ketergantungan impor.
“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO.” ujar Agus.
Ke depan, pemerintah memperkirakan persaingan antarnegara dalam memperoleh bahan baku petrokimia akan semakin intensif. Oleh karena itu, pelaku industri mendorong akses terhadap bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing produk nasional.
Menutup pernyataannya, Menperin memastikan bahwa pemerintah akan terus hadir mendampingi pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional.
“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menghadapi dinamika global,” pungkasnya.
Ervinna
