APAKABARBOGOR.COM – Merasa haknya belum sesuai dan pertanyakan nasibnya. Puluhan Satuan Pengamanan (Satpam) Perumahan Kahuripan Desa Tegal, Kecamatan Kemang melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Pemasaran. Kamis, 8 Desember 2022.
Satpam menuntut pesangon yang dinilai tidak seusia dengan pengabdian selama bekerja bahkan menolak dugaan PHK Sepihak yang dilakukan perusahaan.
Koordinator Aksi Asep Lili Mulyadi yang juga sekaligus penanggung jawab aksi mengatakan, menuntut perusahaan menerapkan sesuai anjuran Pemerintah Kabupaten Bogor yakni upah UMK Rp 4,2 Juta.
“Dan tuntutan kami bayarkan selisih pembayaran pada tahun 2022 dan tolak PHK itulah yang menjadi alasan satpam Kahuripan melakukan aksi karena pihak manajemen tidak ada itikad baik sampai saat ini,” ujar Asep kepada wartawan.
Asep menambahkan selama ini puluhan Satpam yang melakukan aksi hari ini hanya mendapatkan upah Rp 2,1 juta dan itu dibawah UMK.
“Sedangkan anjuran dinas terkait harus sesuai UMK yang sudah jelas ada SK dari gubernur jabar,” jelasnya.
Tidak hanya itu satpam yang di PHK merasa kecewa lantaran pihak perumahan melakukan pergantian Yayasan.
“Untuk digantikan oleh yayasan, tetapi kami menemukan cacat hukum, karena perusahaan ini tak punya peraturan perusahaan atau disebut cacat hukum.
Asep juga mengatakan jika tuntutan itu tidak dikabulkan pihaknya akan terus melakukan aksi yang lebih besar selama satu bulan.
“Sebenarnya mereka tidak memahami aturan ketenagakerjaan dan secara UUD kalau di PHK itu dibolehkan dengan alasan failed atau efisiensi perusahaan dan saya belum menemukan hal tersebut.,”
“Karena anggota kami sebanyak 56 orang kena PHK sepihak, apalagi pesangon juga variatif dan tidak sesuai masa kerja,”tegasnya.
Sementara itu GM Manajemen PT Kahuripan Marlin Purba mengatakan terkait PHK itu karena adanya program ini alih daya.
Baca Juga:
BAS Peringati Hari Jadi Pertama, Resmikan Sekretariat dan Kantor Hukum
Penerapan Hukum Waris Pasca Berlakunya UU 1/1974 Agar Notaris PPAT Tidak Langgar Hukum yang Berlaku
“Percayalah semua kami ikuti sesuai perundang-undangan dan kami tak mau melanggarnya apakah ada program alih daya itu melalui pemutusan hubungan kerja tentu, kami punya 66 security dan saya mengakui dosa bahwa ada kondisi yang tidak baik,”katanya.
Bahkan Manajemen telah meminta 66 security yang di-PHK itu dipindahkan ke outsourching dikelola oleh badan usaha jasa pengamanan profesional yang terverifikasi makanya tidak mungkin berada dikotak lain, kita selesaikan dulu pengakhiran hubungan kerjanya dulu dari yang awal.
“Jadi kami sebenarnya sudah menawarkan untuk kerja lagi setelah di PHK namun dengan syarat lamar seperti biasa. Sebagian kecil berkesadaran pindah sedangkan yang lain tidak mau memindahkan hal buruk ke hal baik,” tukasnya. (yon/hdy).***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Apakabar News Network, Semoga bermanfaat.
Baca Juga:
PWRI Bogor Raya Terima Sapi Qurban dari Bupati Bogor
LBH ADHIBRATA Desak Polsek Cengkareng Usut Tuntas Dugaan Pembunuhan Okavianus Heumasse
