APAKABAR BOGOR – Pelayanan kesehatan berhak didapatkan oleh masyarakat Indonesia Pada umumnya, hal itu sejalan dengan kewajiban masyarakat, salah satunya adalah ikut berpartisipasi dalam membayar pajak.
Namun apa jadinya jika sebagian masyarakat, terutama warga selatan Kabupaten Bogor, yang seperti dianak tirikan dalam mendapat pelayanan kesehatan, karena faktor ketidakmampuan ekonomi.
Tentunya akan menimbulkan gejolak dan protes dari masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Syarif Hidayat, warga desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi.
“Saya cuma bagian dari masyarakat kecil Bosel yang tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi saya cuma punya mimpi kalau ada masyarakat khususnya masyarakat Bosel yang sakit, baik ringan mau berat datang ke RSUD Ciawi, disambut dan dilayani degan baik. Karena seharusnya mereka tahu bahwa baik Dirut ataupun staf yang ada di RSUD Ciawi, digaji pakai duit masyarakat,” terangnya.
Baca Juga:
Garda Prabowo Kota Bogor Adakan Rapat Konsolidasi Perkuat Struktur
Kab.Bogor Istimewa : Dengan Seni Religi Lawan Gempuran Digital dengan Mentori Gen Z
upacara peringatan hari jadi Bogor ke-544 tingkat kecamatan Cisarua tahun 2026.
Kekecewaan masyarakat selatan Kabupaten Bogor terhadap RSUD Ciawi, bukan hanya dari segi pelayanan kesehatan, tapi pada sektor pembangunan gedung-gedung penunjang, yang seolah tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi.
Sebut saja pembangunan Gedung MDG’S Yang sempat dilaporkan ke lembaga anti rasuah KPK. Minimnya informasi yang diterima membuat banyak tudingan dari kalangan masyarakat seolah ‘ada permainan’ dalam proses pegerjaannya, baik saat pengajuan, saat lelang dan tahap pembangunan.
Menaggapi hal tersebut, Ketua Presidium Masyarakat Bogor Selatan (PMBS), Muhamad Muhsin S.IP, menegaskan dan mengakui bahwa keterangan yang sempat dilontarkan oleh pihak rumah sakit lewat kepala Tata usaha RSUD Ciawi, Mardani,tidak lantas membuatnya puas.
“Banyak kejanggalan dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami, ketika PMBS melakukan audiens dengan pihak RSUD Ciawi,” jelasnya.
Dia juga mengatakan, seharusnya yang memberikan keterangan dan berhadapan dengan masyarakat ketika audiens adalah minimal setidaknya Dirut RSUD Ciawi, dan bukan sekelas Kepala Tata usaha.
“Ini ada apa sebenarnya?, kenapa Dirut enggan berkomentar, untuk itu kami masyarakat Bogor selatan berencana akan melakukan aksi turun ke jalan di Cibinong,” beber Muhsin.
Hal Itu, sambung Muhsin, adalah salah satu upaya mengapresiasi keinginan warga selatan. Karena keberadaan RSUD Ciawi berdomisili di selatan. Bangunan mangkrak dengan angka sangat
Fantastis kenapa bisa terjadi. Dan seandainya ada penyelewengan haruslah diusut tuntas.
“Rencana menggrudug ke Cibinong memang seharusnya, hal itu dalam rangka mempertanyakan akan kejelasan pembangunan Gedung MDG’S RSUD Ciawi,” tegas dia. (wan/uk/ash)
