APAKABARBOGOR.COM – Sertifikasi lahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, layak menjadi sorotan.
Bukan tanpa alasan, persoalan sertifikasi lahan sering menjadi persoalan yang ujung-ujungnya bisa ‘djelimet’
Terlebih program yang dilempar ke warga tersebut adalah kuota dari dinas Koperasi dan UMKM, dan tanpa dipungut biaya sepeser pun alias gratis.
Dari pengakuan Ade, selaku orang yang mengurus program tersebut, di desa Banjarsari, saat ini sudah ada sekitar 40 warga lebih yang sudah mendaftar.
Baca Juga:
Garda Prabowo Kota Bogor Adakan Rapat Konsolidasi Perkuat Struktur
Kab.Bogor Istimewa : Dengan Seni Religi Lawan Gempuran Digital dengan Mentori Gen Z
upacara peringatan hari jadi Bogor ke-544 tingkat kecamatan Cisarua tahun 2026.
” Saya mengetahui dari dinas koperasi melalui forum UMKM, ini belum beres berkas sudah ada di saya, tapi masih banyak yang kekurangan, seperti tiga serangkai nya belum,” jelasnya via telfon. Kamis,(6/7/2023).
Dia juga menegaskan program ini adalah untuk meringankan beban para pelaku usaha.
“Ini yang diserifikatkan adalah rumah- rumah pribadi, dan ini sudah memasuki tahap kedua,” beber Ade.
Menanggapi hal itu, Kepala desa Banjarsari Misbah memberikan apresiasi, karena ada orang yang mau mengurus serifikat lahan milik warganya.
Namun dia berpesan, jangan sampai program yang tadinya maksud pemerintah baik malah jadi bumerang.
Terlebih, sambungnya, ini adalah program yang tidak dipungut biaya, harus bisa sesuai dengan apa yang direncanakan.
“Namun setidaknya bisa dikaji ulang, seperti contoh pembuatan sertifikat lahan gratis yang melalu jalur Prona, sampai saat ini masih ada 5 warga Banjarsari yang belum menerima sertifikatnya, artinya belum selesai,”jelas dia.
Jika seperti itu, tegasnya, apakah tidak menjadi bumerang bagi pihak desa dan orang yang mengurusnya.
“Jika sudah seperti itu, lalu siapa yang akan bertanggungjawab,”tutup Misbah.(ash)***
