APAKABAR BOGOR – Pengamat sosial yang juga Advokat muda Nurdin Ruhendi soroti tajam terkait minimnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, PSKS harusnya dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
“Ya, bukan malah memperparah kondisi distribusi bansos, contohnya di salah satu wilayah Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang harusnya peran serta dapat bermanfaat, ini malah sebaliknya,” kata Nurdin kepada wartawan. Senin, 29 Maret 2021.
“Bantuan Sosial Pangan Non Tunai ( BPNT) yang untuk kesekian kalinya menuai masalah,” sambung Nurdin.
Baca Juga:
solusi perizinan lengkap dan terpercaya
Proyek Aspirasi P3: “diduga Pondasi galian asal”, Tanpa Mutu Juga!
Pencinta Satwa Kicau Mania Adakan Silaturrahmi Rajut Kebersamaan
Nurdin Ruhendi menilai, bantuan sosial pangan untuk keompok orang miskin seperti politik ekonomi. Tidak adanya standarisasi supplier. Mestinya, ada standarisasi sebagai penyedia bukan menjadi perantara atau makelar.
“Diantaranya salah satu contoh adalah kecamatan Kemang saling melempar tanggungjawab antara TSKS Nurul Lukman yang menyebutkan oknum Karang Taruna yang mensuplai BPNT, yang menyatakan supplier adalah oknum Karang Taruna yang berinisial A,” ucapnya.
Nurdin meminta, kepada Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk berperan membekukan PSKS yang menjadi pemain Bansos.
“Polemik BPNT di Kecamatan Kemang, Bogor, fungsi dan peran PSKS tidak berfungsi, tidak memiliki peran yang sentral pemberdayaan sosial dan penguatan kapasitas terhadap PSKS dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial (kesos),” tandasnya. (Haidy)
