APAKABAR BOGOR – Kisruh Pembangunan di RSUD Ciawi terkait terhentinya pembangunan Gedung MDG’s dan telatnya pembangunan Gedung H, sampai kini belum mendapat titik terang. Warga yang tergabung dalam Presidium Masyarakat Bogor Selatan (PMBS), yang hendak bertabayyun atas pelaporan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (Gempar) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk menelaah kabar tersebut, sampai kini belum juga mendapat respon untuk bisa bertemu dari pihak RSUD Ciawi.
Menyikapi hal itu , Tokoh Masyarakat Selatan Kabupaten Bogor Sekaligus Sekjen FKPPI Kabupaten Bogor, Syarif Hidayat mengatakan, seharusnya Pihak RSUD harus cepat tanggap atas permintaan PMBS itu, jangan sampai terkesan dianggap angin sepoi-sepoi dan tidak penting untuk ditemui.
“Sudah sewajarnya apabila masyarakat ingin kejelelasan atas pembangunan RSUD Ciawi itu, karena mereka juga memiliki fungsi pengawasan, apalagi pembangunan itu ada diwilayah Bogor Selatan. Kalau memang tidak permasalahan yang merugikan Negara, kenapa musti takut.” katanya. Sabtu 8- Mei-2021.
Dia juga sangat menyayangkan jika PMBS yang notanbene organisasi yang anggotanya adalah para tokoh di Selatan Kabupaten Bogor, sampai hari ini belum juga mendapat jawaban, atas surat permohonan audien yang dilayangkan tiga hari yang lalu.
Baca Juga:
F. Zebua terpilih sebagai Ketua DKD PWRI Kota Bogor
Tonggak Baru PWRI Kota Bogor, Peniel Zebua Resmi Pimpin DKD
Ahmad Rohani Dilantik Sebagai Ketua DKD (Dewan Koordinasi Daerah) PWRI Kabupaten Bogor.
“Masyarakat memiliki banyak kewajiban dengan menjalankan aturan-aturan yang Ada, tidak terkecuali membayar pajak. Masyarakat setelah melakukan kewajibannya sebagai warga negara punya hak menerima hasil dari melaksanakan kewajibannya, termasuk dalam bentuk pembangunan Fasilitas umum seperti kesehatan. Seperti fasilitas kesehatan RSUD.
Itupun tidak ujug- ujug masyarakat bisa menikmati langsung atas hak dasar kesehatan, mereka tetap mengikuti aturan yang ada. Jangan lagi permainkan hak hak dasar masyarakat,” beber dia. (wan/ash)
