APAKABARBOGOR.COM –Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (PABDSI) Kecamatan Ciawi melaksanakan rapat kerja di Learnnotel, jalan Cikopo Selatan Gadog Kecamatan Megamendung. Minggu (28/5/ 2023).
Pada kesempatan tanya jawab dalam rapat tersebut, Salah seorang anggota PABPDSI Kecamatan Ciawi, Maszuki menyampaikan sejumlah kendala kepada Ketua Komisi 1 DPRD Kanupaten Bogor.
“Kehadiran Kami para BPD, selama ini dianggap antara ada dan tiada, seakan di pandang hanya dengan sebelah mata, padahal kami memiliki catatan sebagai bentuk pengawasan, baik secara lisan maupun tulisan, ketika ada permasalahan,” tandasnya.
Dia juga mengatakan, catatan tahunan yang dibuat BPD seakan tidak pernah dibaca oleh pihak kecamatan.
Baca Juga:
Garda Prabowo Kota Bogor Adakan Rapat Konsolidasi Perkuat Struktur
Kab.Bogor Istimewa : Dengan Seni Religi Lawan Gempuran Digital dengan Mentori Gen Z
“Kami mohon pada pihak Kecamatan, UPT- UPT di Ciawi mari kerjasama untuk memajukan Ciawi,”Harapnya.
Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Usep Supratman selaku narasumber menjawab apa yang menjadi kendala para BPD tersebut.
Menurutnya, untuk tercapainya kesejahteraan yang adil dan makmur ditengah masyarakat desa, sesuai tujuan yang di cita- citakan Negara, BPD sebagai Legislator Desa jangan sampai hanya sebagai pelengkap stempel saja.
“BPD harus hadir sebagai penampung aspirasi masyarakat, sebab BPD wakilnya Rakyat di tingkat desa,” kata Usep.
Selain itu, sambungnya, peranan BPD di desa sangat penting, karena harus bisa menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Tugas dan fungsi BPD dalam Pengawasan APBDes, harus melekat dan berjalan, dan ini bukan mencari cari kesalahan Kepala desa, karena memang sesuai tugas dan fungsi BPD,”. ungkap nya.
Ditempat yang sama, Ketua persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Bogor Makmun Nugraha, mengungkapkan PABPDSI Kecamatan Ciawi adalah satu satunya yang telah dilantik secara resmi oleh Bupati Bogor.
“Kami ingin semua program bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku, terlebih mengenai sejumlah anggaran yang digelontorkan turun ke desa, baik dari pusat, provinsi maupun daerah bisa berjalan dengan maksimal,” pungkasnya. (iwan/ash)***
