APAKABAR BOGOR – Adanya laporan oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (Gempar), pada Jumat 30 April 2021 silam, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, lantaran pembangunan gedung MDG’s dan pembangunan gedung H (Gizi) di RSUD Ciawi, tak kunjung usai. Akhirnya menuai banyak komentar dan keprihatinan dari berbagai kalangan.
Anggota Legislatif provinsi jawa Barat asal Kabupaten Bogor, dari Fraksi partai Gerindra H. Cecep Gogom mengatakan, terjadinya persoalan dua proyek di RSUD Ciawi hingga berujung laporan ke KPK, karena kesiapan dan tanggungjawab penerima bantuan, pada prakteknya selalu dikaitkan dengan kepentingan maupun kebutuhan.
“Kalau emang terindikasi korupsi, biar proses sesuai aturan,” katanya kepada wartawan melalui pesan WhatsApp nya.
Untuk bantuan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar ke RSUD Ciawi yang saat ini sedang terjadi masalah, Ia juga menuturkan, pihaknya tidak tahu menahu. Alasannya, karena pada saat pengajuan dirinya belum menjabat sebagai anggota dewan.
“Saya baru ikut pembahasan anggaran tahun 2021. Jadi pengajuannya saya tidak tahu,” Beber dia.
Dengan adanya permasalahan ini,sambungya, tidak berpengaruh terhadap alokasi bantuan dari Pemprov Jawa barat ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Cecep mengungkapkan, tentunya akan ada dampak, tetapi tidak menggangu serapan anggaran Bantuan Provinsi (Banprov).
“Dikembalikan lagi kepada kepala daerah dan dinas terkait,” ungkapnya.
Terjadinya proyek mangkrak di RSUD Ciawi, lantaran lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak internal ataupun dari kalangan wakil rakyat sebagai fungsi kontroling, Cecep menegaskan, selama ini tugas Dewan mengawal kebijakan bantuan yang di ajukan setiap daerah masing-masing.
“Kami di Dewan mengawal kebijakan, dari mulai pengajuan sampai realisasi bantuan tersebut. Dalam pelaksanaan nya keterlibatan kami atau dewan terbatas,” ujar anggota Komisi V DPRD Jawa Barat tersebut.
Sementara, desakan agar lembaga antirasuah menuntaskan permasalahan dua proyek di RSUD Ciawi yang menggunakan sumber anggaran pemerintah itu. disuarakan oleh aktivis Kabupaten Bogor, yang juga warga Kecamatan Ciawi.
“Permasalahan kedua proyek di RSUD Ciawi yang saat ini sudah dilaporkan ke KPK, tentunya menjadi perhatian bagi kami sebagai warga yang ada di wilayah selatan Kabupaten Bogor. Jangan sampai ke depan ada lagi kejadian seperti ini. Kami berharap, permasalahan RSUD Ciawi segera selesai,” pungkas Syarief Sekjen FKPPI Kabupaten Bogor. (wan/ash)
