Hasyemi juga dalam waktu dekat akan melaporkan oknum-oknum TKSK “Nakal” tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk ditertibkan.
“Selain itu juga, KNPI Kabupaten Bogor akan membuat rekomendasi secara tertulis kepada Kementrian Sosial Republik Indonesia atas temuan terhadap TKSK yang bekerja di luar Tugas Pokok dan Fungsi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Mustakim mengatakan terkait ramainya pemberitaan tentang bantuan penerimaan non tunai (BPNT) atau yang sekarang disebut Program Sembako diduga dijadikan ajang bisnis.
Ia akan melakukan assement kelapangan jika menemukan masalah bantuan.
Baca Juga:
F. Zebua terpilih sebagai Ketua DKD PWRI Kota Bogor
Tonggak Baru PWRI Kota Bogor, Peniel Zebua Resmi Pimpin DKD
Ahmad Rohani Dilantik Sebagai Ketua DKD (Dewan Koordinasi Daerah) PWRI Kabupaten Bogor.
“Kalau kita tidak ada sanksi, tinggal dilaporkan itu tugasnya himbara. Karena, dalam hal ini Dinsos tidak punya kapasitas, dan hanya assesment saja melaporkan ke kementrian,” katanya.
Selain itu, mantan sekdispora tersebut menambahkan kalau belum puas masyarakat tinggal laporkan ke kepolisian maupun ke kejaksaan jika memang ada temuan di lapangan.
“Tindak pidana domainnya kejaksaan, polisi, karena ini baru azas praduga makanya disini kami sekaligus menelusuri informasi yang beredar,” cetusnya.(Haidy)
Halaman : 1 2
