Menhan Sjafrie Temui Menteri Pertahanan AS, Indonesia–AS Sepakati Penguatan Kerja Sama Strategi
Washington D.C.lintasbogor//, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Pentagon, Washington D.C., pada 13 April 2026.
Pertemuan ini menjadi tonggak baru dalam penguatan hubungan pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama pertahanan dalam kerangka hubungan bilateral yang dilandasi prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan.
Fokus utama pembahasan mencakup pengembangan kapasitas militer, pendidikan dan pelatihan, serta kerja sama teknologi pertahanan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi titik awal (line of departure) bagi penguatan program International Military Education and Training (IMET).
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan capacity building dan investasi sumber daya manusia di bidang pendidikan serta pelatihan militer, termasuk bagi pasukan khusus.
“Pertemuan ini merupakan langkah awal dalam memperluas kerja sama pendidikan dan pelatihan militer yang lebih terarah dan strategis,” ujar Rico dalam keterangannya, (14/4/2026).
Lebih lanjut, kedua negara sepakat meningkatkan status kerja sama pertahanan menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP).
Kesepakatan ini diumumkan melalui pernyataan bersama (Joint Statement) yang diresmikan pada 13 April 2026.
Kerangka MDCP akan menjadi panduan strategis dalam memperluas kolaborasi di berbagai bidang, termasuk pengembangan teknologi pertahanan generasi berikutnya, peningkatan kesiapan operasional, pendidikan militer profesional, serta penguatan hubungan antarpersonel militer kedua negara.
Rico menegaskan bahwa bagi Indonesia, kerja sama ini merupakan peluang untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional tanpa mengesampingkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, kepentingan nasional, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Sebelum pertemuan kedua menteri, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan RI dan Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA). Dokumen tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Agus Widodo, bersama Direktur DPAA, Kelly K McKeague.
Kerja sama ini berfokus pada upaya kemanusiaan dan historis, yakni penelitian, pencarian, pemulihan, identifikasi, serta repatriasi sisa-sisa personel militer Amerika Serikat dari era Perang Dunia II yang berada di wilayah Indonesia.
“Ini merupakan bentuk komitmen kemanusiaan dan tanggung jawab moral untuk mengembalikan jenazah kepada keluarga mereka di Amerika Serikat,” jelas Rico.
Ia menambahkan bahwa seluruh kegiatan DPAA di Indonesia harus melalui persetujuan tertulis Pemerintah RI melalui Kementerian Pertahanan, serta dilaksanakan sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.
Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, serta nilai-nilai sejarah.
Pemerintah berharap kerja sama ini tidak hanya berdampak pada aspek kemanusiaan, tetapi juga memberikan manfaat sosial, akademik, dan ekonomi bagi daerah lokasi kegiatan.
Pertemuan antara kedua menteri pertahanan ini mencerminkan komitmen bersama Indonesia dan Amerika Serikat dalam memperkuat stabilitas kawasan serta meningkatkan profesionalisme angkatan bersenjata masing-masing negara.
Dengan peningkatan kerja sama ke level strategis melalui MDCP, kedua negara diharapkan dapat memperluas kolaborasi pertahanan yang adaptif terhadap tantangan keamanan global, tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing.
Ervinna
