RAB Dana Desa Seharusnya Transparan, Bagaimana Fakta Dilapangan?

by -229 views

Lintasbogor.com, Tanggamus – Kepala Pekon wajib memberikan keterbukaan terkait hak masyarakat mengetahui RAB Dana Desa.

“RAB ( Rencana Anggaran Belanja ) Operasional Pemerintah Desa adalah Rencana Anggaran yg merinci satuan harga untuk setiap jenis dan objek belanja pada kegiatan penyediaan.

Kepala Desa ( Pekon ) berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat, Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebut. dalam beberapa pasal dalam UU Desa yang berlaku.

Salah satu cara Kades atau elit desa untuk melakukan tindakan korupsi dana desa yaitu merahasiakan rincian/rencana anggaran belanja (RAB).

Sejujurnya, bukti seorang Kepala desa dalam membangun desanya maka dia wajib memajang RAB tersebut di kantor balai desa yang bertujuan agar semua masyarakat tahu apa saja yang dibangun dan apa saja yang akan dibelanjakan berikut harga satuannya.

Itu wajib dilakukan karena dana desa tersebut untuk masyarakat desa setempat bukan dana kepala desa ( pekon ) atau pemerintahan desa. Mereka sudah digaji untuk bekerja.

Oleh karena itu, bagi semua masyarakat desa yang mendapatkan bantuan dana desa wajib mengetahui dan mempertanyakan satuan RAB bangunan dana desa karena itu adalah hak masyarakat dan bukan hak Kepala Desa.

Jika Kepala desa atau elit desa tidak mau melakukan hal tersebut di atas maka Kepala desa ( pekon ) tersebut dapat dituntut untuk mundur karena tidak mampu menjadi pelayan masyarakat. Apalagi jika terbukti melakukan penyelewengan dana desa, bisa dijebloskan ke penjara.

Masyarakat sekarang harus lebih cermat dan berani melihat persoalan ini. Masyarakat harus berani melihat mana yang menjadi hak kepala desa, mana yang menjadi hak masyarakat,

Lintasbogor.juga akan ikut membantu masyarakat memonitor APBDES dan pagu Dana Desa terutama desa yg ada di Setiap Kecamatan.

Kewajiban Kades terhadap dana desa ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (4) tentang Desa.

Kades berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme” Terangnya.

Reporter : Maulani