Lebak, Lintasbogor.com – Aktivis Lebak Selatan (Ahmad Rohani) Menjelang perhelatan pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lebak, yang akan segera digelar tinggal satu hari lagi. Aktivis Lebak Selatan, Ahmad Rohani memandang, sangat sulit menghilangkan praktik politik tidak sehat dalam Pilkades nanti.
Menurut Rohani, sejak dini masyarakat sudah diajarkan untuk memanfaatkan momen pemilihan seperti ini sebagai ajang transaksional atau money politik.
“Sangat sulit menghapus praktik politik uang ketika cara berpikir politisi dan masih transaksional, ada uang dicoblos tak ada uang ke laut aja, hal seperti ini merupakan bentuk penyesatan perusakan terhadap demokrasi sehat dan bersih,” kata Rohani, Sabtu (23/10/21).
“Tetapi, akibat politik uang, relasi keterpilihan bukan didasari atas ideal. Tetapi, bergeser ke arah nilai transaksional dalam penentuan pemilihan kepala desa,” tukasnya.
Kendati itu, Rohani mengajak masyarakat untuk sadar bahwasanya nasib desanya enam tahun ke depan, ditentukan oleh pemilihan hari ini.
“Jadilah pemilih yang cerdas serta bisa memberikan kontribusi yang positif salah satunya dengan memanfaatkan hak suara dengan sebaik-baiknya,” kata Rohani, yang dilanjutkan bergumam, bahwa politik uang bukanlah sebuah keberkahan dalam perhelatan Pilkades.
Masih kata Aktivis jebolan Kota Bogor, Jawabarat ini, alih alih akan menjadi sosok pemimpin yang memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat desa, kata Rohani, Kades yang menduduki kursi nomor satu di desanya, tetapi hasil dari money politik, maka Kades tersebut akan berupaya mengembalikan modal yang sudah dikeluarkannya.
“Bilamana jadi kepala desa mereka terpilih, tapi hasil dari bombardir ngaur-ngaur duit yang disebut money politik, suatu mustahil dirinya dapat anggaran tapi tidak korupsi, pasti korupsi,” ucapnya.
“Nah, persoalan ini harus menjadi dasar edukasi agar masyarakat cerdas memilih dan memilah figur yang menjanjikan agar desanya lebih baik,” tuturnya.
Terkahir, kata Rohani, terjadinya politik uang akan menjadi dampak kerugian bagi masyarakat. Sebab, idealnya figur seorang pemimpin bukan dilihat dari seberapa kaya orangnya, namun seperti apa pola dan konsep untuk mengabdikan dirinya membangun desanya.
“Apabila masyarakat nerima, sogokan atau suap berapapun nilai rupiahnya. Semisal Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu, dampak ke depan dikawatirkan hak bapak ibu duit rakyat, harusnya pemerintah pusat amanahkan kepada kepala desa, seperti untuk pembangunan jembatan rusak, untuk rumah tidak layak huni (RTLH), Turap, beserta Bansos-bansos lainnya. Saya yakin pasti dicolong atau dimaling data-data dimanipulasi dan yang sengsara siapa kalau bukan masyarakatnya,” paparnya. (HR)
Sumber : Roger
Editor : Adi
