Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) melalui Ketua Umumnya, Joko Priyoski yang biasa dipanggil Jojo mendesak Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin agar mengevaluasi kinerja Direktorat Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI bila perlu segera dicopot dari jabatannya.
Jojo menilai, Dirjen Pelayanan Kesehatan disinyalir tidak bekerja maksimal sesuai tugasnya. Padahal Presiden RI Joko Widodo sudah mengintruksikan jajarannya supaya memfokuskan tindakan penanganan COVID-19 secara baik dan maksimal di negeri tercinta ini.
Hal itu diutarakan Jojo dikarenakan dalam beberapa waktu ini terlihat, banyaknya masyarakat mengeluhkan atas langkanya ketersediaan obat disertai harga obat-obatan bagi penderita COVID-19 yang melambung tinggi.
“Akhir-akhir ini banyaknya temuan harga obat-obatan yang melambung tinggi disertai pelayanan penanganan penderita COVID-19 yang disinyalir tidak memiliki standar,” katanya.
Dirjen Pelayanan Kesehatan, menurut Jojo, diduga tidak berupaya secara maksimal dalam mensosialisasikan, cara pencegahan COVID-19 ke masyarakat.
“Tidak turut serta aktif bersosialisasi dengan apa yang telah disampaikan Bapak Presiden mengenai 1 Juta Vaksin 1 hari gratis untuk masyarakat,” tuturnya.
Jojo juga menambahkan, dengan tidak adanya aktivitas Dirjen Pelayanan Masyarakat yang diketahui oleh masyarakat tentang bagaimana cara masyarakat dapat memperoleh vaksin secara gratis sehingga masyarakat umum kesulitan mendapatkan informasi vaksinasi secara benar
“Oleh karena itu, sepertinya ada dugaan upaya penggagalan terhadap program Presiden tersebut yang tidak mendukung secara maksimal program tersebut,” ujarnya.
Jojo yang juga Aktivis ’98 dan mantan Wasekjen DPP KNPI ini menegaskan, Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengatakan terkait pelaksanaan penerapan 1 Juta vaksin 1 hari gratis bagi masyarakat. Akan tetapi, Dirjen Pelayanan Kesehatan disinyalir tidak ada action. Bahkan, harga obat-obatan menjadi melambung tinggi.
Aktivis 98 ini juga mendesak kepada Menteri BUMN RI Erick Tohir, memecat Komisaris PT. Kimia Farma dikarenakan, adanya kejadian penggunaan swab anti gen bekas di Bandara Kualanamo, Medan, yang terjadi beberapa waktu lalu karena telah menerima aduan dari masyarakat tentang penggunaan swab anti gen bekas tersebut.
Jojo menerangkan bahwa Dirjen Pelayanan Kesehatan telah merangkap jabatan menjadi Komisaris di PT. Kimia Farma. Jadi, sudah sepatutnya mengundurkan diri dari jabatannya.
Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) meminta kepada Bapak Menteri BUMN Erick Thohir dapat mengevaluasi bila perlu segera memecat Komisaris PT. Kimia Farma karena dianggap telah gagal dalam mengawal penanganan COVID-19 ini,” Tegasnya.
