Lintasbogor.com, Bogor, Kemitraan menjadi salah kunci keberhasilan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam menerapkan program kerjanya.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bogor dan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C) bersepakat membuat kemitraan, kesepakatan itu muncul saat Plt Bupati Bogor dan Pengurus KP2C melakukan pertemuan di Kantor Bupati Bogor, Rabu (6/7/2022) siang.
Kemitraan yang dibangun di antaranya dalam kegiatan ‘early warning system’ tentang tinggi muka air (TMA) di hulu Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, kebencanaan dan pelestarian sungai. Ketiganya merupakan program yang dikerjakan KP2C selama ini.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran KP2C di tengah masyarakat karena sangat memberikan manfaat. Program-program itu harus lebih dipertajam lagi,” ujar Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan.
Sementara Ketua KP2C, Puarman, dalam paparannya mengangkat tema KP2C dan manfaatnya bagi masyarakat. Dalam sistem peringatan dini bahaya banjir, dijelaskan, KP2C telah menempatkan tujuh CCTV dan petugas pemantau di hulu Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, serta di Pertemuan Cileungsi Cikeas (P2C).
“Pembiayaannya dilakukan mandiri dari donasi anggota KP2C,” papar Puarman. Komunitas ini beranggotakan 32.000 warga korban banjir yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Cileungsi, Sungai Cikeas dan Kali Bekasi. Sebanyak 50% di antaranya merupakan warga Kabupaten Bogor.
Puarman juga menjelaskan tentang Desa Bojongkulur yang diapit Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas. Akibat luapan air sungai, wilayah itu rutin
mengalami banjir setiap tahun dengan korban mencapai 7.800 KK.
Keberadaan KP2C juga ikut secara aktif mendorong pentingnya dilakukan normalisasi Sungai Cileungsi, Cikeas dan Kali Bekasi. Program normalisasi ini telah direalisasi oleh Kementerian PUPR, khususnya untuk Kali Bekasi. Saat ini pengerjaannya masih berlangsung di sepanjang 11,5 km.
Sementara untuk kedua sungai Cileungsi Cikeas yang masuk wilayah Kabupaten Bogor, saat ini dalam tahap Studi LARAP (Land Acquistion and Resetlement Action Plan) sebelum masuk tahap konstruksi.
Dalam Rencana Aksi yang ditandatangani Bupati Bogor pada 2 Juni 2020, menurut Puarman, pembebasan lahan untuk normalisasi menjadi tanggung jawab Pemkab Bogor.
KP2C juga ikut terlibat dalam penanganan pencemaran Sungai Cileungsi. Di antaranya terlibat langsung dalam kegiatan pemantauan sungai. Kegiatan ini diinisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat melalui program “Patroli Sungai” berdurasi 1,5 tahun dan saat ini dilanjutkan oleh DLH Kabupaten Bogor.
Pencemaran sungai Cileungsi sudah menjadi isu nasional dan hingga sekarang pencemaran masih terjadi. “Penanganan saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya,” urai Puarman.
Sementara untuk Sungai Cikeas, persoalan utama adalah sampah bambu yang kerap menggunung dan menyumbat laju arus sungai.
Penyumbatan sampah bambu di sungai Cikeas terjadi 10-20 kali per tahun. Sumber sampah bambu
50% dari Kabupaten Bogor, 25% Depok dan 25% Kota Bekasi.Penyumbatan ini berpotensi menyebabkan banjir dan perlu kerjasama tiga wilayah.
Guna meminimalisasi masalah, sesungguhnya kerjasama perbatasan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi sudah dibangun kedua pemerintah daerah. Kala itu nota kerjasama telah diteken Bupati Bogor, Ade Yasin, dan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Tepatnya pada 23 Desember 2020.
Kerjasama itu meliputi berbagai bidang. Di antaranya kerjasama penanganan, pengendalian pencemaran sungai dari limbah dan sampah lintas batas wilayah, pemulihan kualitas air Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas,dan pengendalian sampah Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas.
Puarman juga mengatakan salah satu peran komunitasnya adalah mendukung lahirnya Desa Bojongkulur sebagai Desa Wisata. Pada 18 Juni 2022, Desa Bojongkulur dicanangkan sebagai Desa Wisata yang meliputi
Wisata Air, Wisata Olah Raga, Wisata Kuliner, Wisata Budaya dan Wisata Kerajinan.
“Saat ini dimulai dari Wisata Susur Sungai Cikeas.Kebetulan saya diamanahi sebagai Ketua Desa Wisata Bojongkulur,” ungkap Puarman.
@firlynugraha/Sc
