Kemkominfo Ingatkan Akan Pentingnya Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual

by -35 views

Lintasbogor.com

Lintasbogor.com – Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi dan melakukan pertukaran data maupun produk digital lainnya. Namun di sisi lain, banyak terjadi penyebaran konten digital secara ilegal atau produk digital yang diperjualbelikan tanpa diketahui oleh pemilik karya.


Pemerintah telah mengakomodir perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta yang ciptaannya berbentuk digital dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan / atau Musik. 

Dalam rangka edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi dan bentuk perlindungan HKI di era digital, Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik,

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyelenggarakan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) dengan tema

“Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Media Digital” pada Rabu, 28 April 2021 yang dapat disaksikan pada aplikasi Zoom Meeting dan kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo.

Acara webinar tersebut menghadirkan narasumber Dr. Freddy Harris, SH, LL.M., ACCS (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM), Drs. Anthonius Malau, M.Si. (Koordinator Pengendalian Konten Internet, Kemkominfo), Dwiki Dharmawan (Musisi), dan Marcella Zalianty, S.Sos, MH (Ketua Umum PARFI’56), serta dibuka oleh Drs. Bambang Gunawan, M.SI (Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kemkominfo).


Bambang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi dan budaya untuk menghasilkan berbagai macam barang atau produk yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

“Melihat potensi tersebut, Indonesia memiliki sistem perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya,” Bambang.
Ia juga menambahkan jika pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang terkait intelektual.

“Forum diharapkan dapat menjadi sarana edukasi agar masyarakat dapat melihat semua hak atas karya dan karya orang lain serta memotivasi masyarakat untuk memasukkan kekayaan intelektualnya,” jelas Bambang.

Mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan / atau Musik, Dwiki mengatakan jika suatu karya diputar kembali di ruang publik komersial sehingga ada nilai tambah ekonominya lagi, maka dengan adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sangat dinantikan. 

“Hak cipta ini adalah undang-undang yang cukup detail dan sekarang bebas dari PP Nomor 56. Nah yang diatur dalam PP ini ranahnya adalah melakukan hak sedangkan di era media digital ini, banyak sekali dan perbincangan di masalah hak mekanis,” jelas Dwiki.
Dwiki juga berada bahwa di dalam media digital para pelaku mendambakan adanya prinsip kesetaraan, transparansi dan praktik pasar terbaik agar tidak berat sebelah. Nantinya ini perlu diatur dalam satu kesatuan antara seluruh pihak yang terkait.

Di kesempatan yang sama Anthonius juga memaparkan pendapatnya bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mencegah penyebarluasan konten-konten yang dilarang termasuk HKI. Kemenkominfo pemanasan melakukan pemblokiran terhadap situs web yang melakukan tindakan membajak atau pembajakan.

Amanat dari undang-undang hak cipta pun ada turunannya yang sudah jadi peraturan bersama antar Kemenkominfo dan Kementerian HAM. Kami selaku eksekutor tentunya akan melakukan pemutusan akses, sepanjang yang jelas terdapat hak cipta, ”jelas Anthonius.


Ia juga menyebutkan bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat ada sekitar 6.036 kurang lebih hak cipta yang sudah.
Freddy menambahkan bahwa di dalam teknologi dan industri yang berbasis hak cipta, kini semakin masif perkembangannya seperti adanya monetisasi, cover dan lain sebagainya. Ia juga mengingatkan agar selalu berhati-hati dalam menggunakan karya digital.

“Walaupun di-monetize tapi ada hak dasar dari pencipta atau pemilik karya, karena saat ini banyak yang terjadi di situ,” jelas Freddy.
Ia menjabarkan mengenai tiga pilar sistem hak cipta, yang antara lain adalah peraturan, manajemen dan penegakan hukum. Menurutnya saat ini sektor manajemen masih perlu dikembangkan dan dikelola dengan baik.
“Saat ini kami sedang membuat sebuah sistem informasi musik dan lagu, yang merupakan big data. Di situ semua akan mengakses siapa saja sebenarnya pemilik hak cipta dan siapa sebenarnya pemiliknya, ”ujarnya.

Mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, Marcella berpendapat jika hal ini sangat krusial, karena hak adalah sesuatu yang melekat dan harus dipenuhi. Pada konteks HKI, hak tersebut berkaitan dengan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.

Ketika ada hak, berarti harus ada kewajiban, dalam hal ini kewajiban dalam konteks perlindungan, dan yang wajib memberikan perlindungan tentunya adalah regulator atau pemerintah,” jelasnya.
Marcella juga memberikan saran dan tip bagi para pekerja senior untuk tetap peduli akan pentingnya perlindungan HKI di media digital. Ia berpendapat bahwa kesadaran dan kepedulian ini membutuhkan proses untuk membangunnya, dan juga butuh pendidikan yang konsisten yang dilakukan secara masif dan meluas.
M Sawe’i