Di Bangkalan, Uang BPNT Dipotong Oleh Oknum Perangkat Desa Pakis Hingga 500.000, Kok Bisa?

by -493 views

Lintasbogor.com, Bangkalan, – Terkait adanya pemberitaan yang telah viral di media Online beberapa hari yang lalu, serta mengejutkan khalayak umum terkait dugaan pungli Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh oknum seorang pemerintah Desa Pakis Kec. Konang Kab. Bangkalan Jawa Timur. Selasa, (29/03/2022).

Hal mengejutkan kami temukan bahwa Kepala Desa (Kades) Pakis telah memberikan klarifikasi terkait hal tersebut, bahkan membenarkan mengenai adanya pemangkasan jumlah BPNT terhadap KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Desa Pakis.

Dilansir dari media Cetak Harian Bangsa mengatakan bahwa Kades Pakis membenarkan hal tersebut, bahwa pemotongan BPNT ini sudah ada kesepakatan, “Masalah bantuan disini sudah ada Musdes, kesepakatan pengajuan dari BPD, tokoh masyarakat juga, mintanya di bagi rata”, ucap Kades Pakis.

Akan tetapi hal tersebut menimbulkan tanda tanya yang besar, mengapa tidak, apakah (Musdes) atau Musyawarah Desa dapat menggugurkan ketetapan pemerintah perihal bantuan yang bisa di potong melalui Musdes, sebab pengalihan Bantuan Tunai menjadi Non Tunai adalah bertujuan agar masyarakat dapat merasakan perihal bantuan itu, sehingga tidak ada oknum yang bermain di dalamnya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2018, Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, sudah jelas terterai, bahwa Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 4 dikatakan. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui rekening bank selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan.

Sedangkan tujuan BPNT yang di terima KPM pun sudah dijelaskan di aturan itu pula, pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 2 ayat atau poin (1) BPNT bertujuan untuk:
a. mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
b. memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM BPNT;
c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat
harga, dan tepat administrasi; dan
d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan
pangan.

Awak coba meminta keterangan langsung dari salah satu warga desa Pakis Berinisial MS yang merasa keberatan dengan pemangkasan BPNT sepihak oleh oknum perangkat desa yang seharusnya menerima nominal Rp. 600.000 Namun KPM hanya terima Rp.100.000 dan hal tersebut dilakukan secara terang-terangan oleh oknum Perangkat Desa Pakis. Kejadian pemangkasan BPNT ini pun sempat di viralkan di Media Sosial (FB).

“Saya merasa ditipu secara terang-terangan karena awalnya saya sudah terima langsung uang BPNT sebesar 600.000. Namun pas mau pulang uang saya diminta oleh erampas golongan apel ekalak 500rb ebegi Ning 100 ebuh ka ko EBEGAL DENG padeng rakyat kenik reh”, red-(Madura). Ujar MS dalam bahasa Madura.

Begini maksud dari penerima KPM mengatakan, “Bahwa dia merasa di tipu secara terang-terangan, bahwa dari petugas pembagiang uang itu yang berupa BPNT sebanyak 600 rb, tapi ketika di pintu keluar di rampas Apel dan uang di ambil 500 rb, serta KPM hanya menerima 100 rb, terasa di Begal terang-terangan rakyat kecil”. Ungkap salah satu penerima KPM di Sosial Media, dan telah banyak menuai komentar.

Dari hal itu awak media mengkonfirmas pihak keluarga Korban, dia mengatakan “Benar mas, bahwa memang bantuan yang kami terima hanya 100 rb, dan 500 rb nya telah di ambil Apel, katanya mau di bagi rata, akan tetapi sebelumnya belum ada pemberitahuan akan di potong sebanyak itu”, ungkap Musyarofah melalu via Telepon kepada Awak Media. Sabtu, (05/03/2022)

Tak sampai disitu, awak media mencoba mengkonfirmasi pihak Kepala Desa Pakis atas kajadian itu, sehingga awak media mendapatkan keterangan dari Kades Pakis, dan mengatakan “Hal pemotong BPNT itu sudah ada Musyawarah mas, (sembari menunjukan Video kepada awak media), dan kita sudah melalui tahap Musdes dan semuanya sepakat, yang di tunjukan dengan penandatanganan berita acara, (sambil menunjukan Berita Acara kepada awak media)”, ucap Zaini kepada Awak media, Minggu, (06/03/2022) di salah satu Rumah Makan Blega.

Serta Kades Pakis menanyakan kepada awak media, apakah menyalahi aturan bila bantuan yang di terima KPM kami potong untuk pemerataan kepada Masyarakat yang tidak dapat bantuan.

Awak media hanya mengatakan, bahwa perihal benar atau tidak bukan kita yang menentukan, “Ijin pak Kades, perihal benar atau salah bukan kita yang menentukan, kita hanya control sosial, semua putusan pengadilan yang menetukan atau pihak terkait”, ucap salah satu awak media mewakili, Minggu, (06/03/2022).

Cukup ramai menjadi perbincangan, bahwa tak terduga, pihak Keluarga yang menjadi Korban Pemotongan itu melaporkan perkara tersebut kepada Polsek Konang, dan dilanjut ke Pihak Polres Bangkalan, serta pihak pelapor sudah melalui tahapan pemeriksaan.

Dan untuk Pengacara atau kuasa Hukum yang hendak kita minta bantuannya mengatakan, bahwa bila ini tidak bisa selesai di Polres Bangkalan, maka kami akan mengawal dan melaporkan perihal pemotongan BPNT tersebut ke Polda Jawa Timur.

“Yang Penting ada kuasa, saya siap dampingi, dan bila tidak bisa selesai di Polres Bangkalan, akan kami dampingi dan laporkan hingga ke Polda Jawa Timur”, ucap Kuasa Hukum dari Media Harianradar.com

Dari hal tersebut, awak media masih menunggu kabar lanjutan, baik dari pihak Polres Bangkalan, pelapor dan Kades Pakis. Serta awak media tetap menelisik dan tetap melakukan pengawalan atas kejadian itu agar tidak ada oknum-oknum yang bermain di dalamnya.

Sanusi/Harianradar.com