Cibinong, Lintasbogor.com – Ribuan Masa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diantaranya, Forum Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak, Gas Bumi Dan Umum ( FSPKEP), SPMI, SPN Dan ISI Kabupaten Bogor, Adakan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor. Rabu (10/11).
Aksi Unras tersebut menindaklanjuti proses penetapan upah minimum sektoral, Perjanjian Kontrak Bersama ( PKB ) yang menggunakan Undang-undang Cipta Kerja dan Gugatan Serikat Pekerja di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Mujimin, Ketua DPC FSP KEP Kabupaten Bogor, dalam orasinya menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan.
“Tuntutan aksi kita yang pertama adalah Tetapkan UMK tahun 2022 sebesar 7 sampai 10 persen, yang kedua naikkan upah diatas UMK 2021 sebagaimana pengganti upah sektoral yang ada di Kabupaten Bogor seperti pada tahun 2020, yang ketiga keluarkan surat edaran yaitu terkait dengan perusahaan tidak boleh memaksakan, adanya Perjanjian Kontrak Bersama atau Peraturan Pemerintah itu menggunakan undangan-undang omnibus law, yang selanjutnya ada sikap tegas pemerintah untuk mengambil deskresi terkait buntutnya perundingan DPKab 3 Unsur, karena kalau dari pihak pemerintah tidak mengambil sikap, ini permasalahannya akan berlarut-larut” Ungkap Mujimin.
Mujimin pun menyampaikan Terkait batas akhir untuk menyampaikan rekomendasi UMK 2022 Kepada Gubernur Jawa Barat, Tidak hanya itu, Ketua FSP KEP mengungkapkan kekecewaannya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Bogor, selama aksinya tersebut tidak ada yang merespon.
”Yang perlu diketahui batas akhir menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat, untuk UMK 2020 adalah tanggal 25 November 2021 pukul 00.00 Wib, apabila tidak ada rekomendasi yang dibuat oleh Bupati, bisa dinyatakan UMK 2022 untuk Kabupaten Bogor tidak akan muncul, dan aksi tersebut ditunjukkan kepada ketua DPRD sebenarnya kemarin, makanya kami sangat kecewa dengan Ketua DPRD dan anggota DPRD yang lain, selama aksi itu jarang sekali yang menunggu kita, apa lagi saya sampai belum tahu siapa sih anggota ketua DPRD Kabupaten Bogor dan yang mana orangnya, rekan-rekan Buruh menanyakan yang mana sih Wakil Rakyat kita yang ada di Kabupaten Bogor karena kami belum pernah bertemu dengan Ketua DPRD tersebut” pungkasnya.
(RED)
